Kasus Beras Oplosan Kembali Ramai, Tokoh Publik Didesak Angkat Bicara
Walhisleman – Rano Karno, Isu beras oplosan kembali mencuat di sejumlah daerah di Indonesia, memicu keresahan masyarakat luas. Dalam laporan investigatif yang beredar, ditemukan bahwa sejumlah distributor besar diduga mencampurkan beras kualitas rendah dengan label premium untuk meraup keuntungan besar.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena menyangkut kebutuhan pangan utama masyarakat. Akibatnya, publik mulai menagih sikap tegas dari tokoh-tokoh nasional, termasuk mereka yang selama ini dikenal membela hak-hak rakyat kecil.
Salah satu nama yang muncul dan menyita perhatian publik adalah Rano Karno. Dikenal luas bukan hanya sebagai seniman kawakan, tetapi juga sebagai politisi berpengalaman, Rano menyampaikan pernyataan tegas terkait skandal ini.
Tanggapan Rano Karno: “Jangan Main-main dengan Perut Rakyat”
Kritik Terbuka terhadap Distribusi dan Pengawasan Lemah
Dalam wawancara terbuka usai menghadiri diskusi komunitas di Kota Serang, Banten, Rano Karno mengungkapkan kekhawatirannya atas lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi beras, terutama yang masuk ke pasar-pasar tradisional.
“Kalau rakyat kecil sudah dirugikan oleh permainan beras, lalu kita diam saja, kita sedang kehilangan hati nurani,” ujar Rano kepada wartawan.
Menurutnya, tindakan mengoplos beras bukan sekadar persoalan hukum atau perdagangan, tapi sudah termasuk kejahatan moral dan ekonomi terhadap rakyat kecil, karena menyangkut hak atas pangan yang layak.
Tegaskan Perlunya Transparansi
Rano menambahkan bahwa pemerintah perlu segera membangun sistem pengawasan digital dan transparan atas jalur distribusi beras, mulai dari gudang hingga pengecer.
“Zaman sudah digital, masa kita masih sulit pantau jalur logistik beras? Yang bermain di belakang harus segera dibongkar,” tegasnya.
Dia juga mendesak agar pemerintah pusat menggandeng KPK, BPK, dan Ombudsman untuk mengaudit proses pengadaan beras, terutama yang dikelola oleh BUMN seperti Bulog.
Usulkan Rapat Khusus di DPR
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rano menyebut bahwa dirinya tengah mendorong rapat dengar pendapat (RDP) khusus dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kemendag, Satgas Pangan, dan Bulog.
Tujuannya adalah untuk memastikan langkah konkret dan sistematis dalam membasmi praktik oplosan dan melindungi konsumen dari kerugian berkepanjangan.
“Jangan sampai isu ini hanya heboh sebentar, lalu hilang ditelan kasus baru. Kita harus kawal serius,” katanya.
Reaksi Publik Terhadap Pernyataan Rano Karno
Netizen Apresiasi Suara Kritis
Pernyataan Rano langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen memuji sikap beraninya yang dianggap mewakili suara masyarakat kecil.
Komentar seperti:
“Pak Rano masih Doel banget, tetap bela orang kecil.”
“Di saat banyak pejabat diam, beliau malah maju duluan. Salut!”
…menunjukkan bahwa figur Rano Karno masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
Beras Oplosan Serbu Pasar Tradisional, Ini Cara Bedakan Asli dan Palsu
Desakan Agar Tokoh Lain Ikut Bersikap
Selain dukungan untuk Rano, publik juga mendesak agar tokoh-tokoh politik lain ikut menyampaikan sikap mereka terhadap isu beras oplosan ini, terutama mereka yang sedang menjabat sebagai kepala daerah atau menteri terkait.
Rakyat berharap adanya gerakan kolektif dari para pemimpin nasional untuk menyelesaikan krisis kepercayaan publik terhadap distribusi pangan.
Siapa Sebenarnya Rano Karno?
Aktor Legendaris dengan Citra Rakyat Kecil
Rano Karno lahir di Jakarta pada 8 Oktober 1960. Ia memulai kariernya sebagai aktor cilik dalam film legendaris Si Doel Anak Betawi dan makin populer lewat serial TV Si Doel Anak Sekolahan, yang menceritakan kehidupan keluarga Betawi dengan segala keterbatasan ekonominya.
Tokoh Doel melekat kuat dengan karakter jujur, sederhana, dan membela keluarga — nilai-nilai yang juga tercermin dalam kehidupan nyata Rano.
Terjun ke Dunia Politik
Karier politik Rano dimulai saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten (2007–2011). Setelah Gubernur Ratu Atut terjerat kasus korupsi, Rano naik menjadi Gubernur Banten (2014–2017).
Di luar jabatan eksekutif, Rano juga aktif sebagai anggota DPR RI sejak 2019, mewakili daerah pemilihan Banten III. Di parlemen, ia dikenal sebagai anggota yang rajin turun ke konstituen, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, dan vokal dalam isu sosial serta ekonomi rakyat kecil.
Konsisten Membela Isu Rakyat
Sepanjang kariernya, Rano dikenal konsisten mengangkat isu:
- Perlindungan UMKM
- Stabilitas harga bahan pokok
- Akses pendidikan menengah
- Keadilan distribusi bansos
- Dan kini, isu pangan sehat dan adil
Dengan latar belakangnya yang tidak jauh dari akar rakyat, Rano sering dianggap sebagai “jembatan” antara rakyat kecil dan para elit politik.
Mengapa Isu Beras Oplosan Jadi Sorotan Nasional?
Menyentuh Hajat Hidup Orang Banyak
Beras adalah bahan pokok utama di Indonesia, dan sedikit saja gangguan dalam distribusinya bisa berdampak luas terhadap inflasi dan kondisi sosial. Dugaan adanya praktik oplosan — yakni pencampuran beras kualitas rendah dengan label premium — membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada produk kebutuhan sehari-hari.
Lebih buruk lagi, beberapa laporan investigatif menyebutkan bahwa beras subsidi dari pemerintah justru dioplos dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi, merugikan konsumen yang seharusnya mendapatkan harga terjangkau.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti YLKI dan Indonesia Food Watch, juga ikut menyerukan transparansi dan penegakan hukum yang tegas, karena kasus beras oplosan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal etika dan hak konsumen.
Ketika Tokoh Seperti Rano Karno Bicara, Pemerintah Harus Dengarkan
Pernyataan Rano Karno soal beras oplosan menjadi angin segar di tengah kekecewaan publik terhadap elite yang dianggap diam. Sebagai tokoh yang dikenal publik sejak era 80-an, suaranya memiliki kekuatan moral tersendiri.
Sebagai influencer berita nasional, saya melihat bahwa sikap seperti ini adalah contoh nyata dari keberanian menggunakan platform publik untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar pencitraan atau gimik politik.
Isu beras oplosan ini bukan soal teknis perdagangan. Ini tentang hak masyarakat atas pangan yang sehat, terjangkau, dan adil. Dan ketika tokoh seperti Rano Karno sudah bicara, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan dan bertindak.
